Korsel Mau Normalisasi dengan Korut, Minta Bantuan Kelompok Sipil

 

Korea Selatan tengah mengupayakan normalisasi dengan Korea Utara tahun ini.

Upaya itu dilakukan melalui "kontak langsung dan tidak langsung dengan Korea Utara" yang bakal dimediasi kelompok sipil dan organisasi internasional.

"[Pemerintah berencana] melakukan kontak langsung dan tidak langsung dengan Korea Utara lewat kelompok sipil dan organisasi internasional dalam upaya meningkatkan hubungan antar-Korea yang menegang," kata Menteri Unifikasi Seoul, Kwon Young Se, seperti dikutip Yonhap, Jumat (27/1).

Meski begitu, Kwon mengatakan pihaknya tidak berencana melakukan dialog baru dengan Pyongyang, melainkan melanjutkan dialog yang sudah dilakukan selama ini.

"Penting bagi Korea Utara untuk kembali berdialog dengan tulus," katanya.

Dialog dengan Korut memang sempat tersendat lantaran Korut menolak pembicaraan dan malah menggencarkan program rudal dan nuklir.

Jika dialog itu dilanjutkan, kementerian unifikasi bakal memprioritaskan penanganan masalah yang diakibatkan oleh perpecahan kedua negara, seperti misalnya keluarga yang terpisah usai Perang Korea 1950 silam dan masalah warga Korsel yang ditahan di Korut.

Kwon juga berujar kementerian berencana menyusun visi jangka menengah dan panjang yang baru mengenai unifikasi antar-Korea. Rencana itu sementara ini dinamakan "Inisiatif Masa Depan Baru tentang Unifikasi".

Visi itu bertujuan membuka jalan bagi penyatuan damai Korsel-Korut dengan menyesuaikan kebebasan dan nilai demokrasi yang dianut Korsel.

Rencananya, visi itu diumumkan tahun ini setelah disempurnakan lewat pendapat para ahli dan masyarakat umum.

Di samping itu, Korsel juga berencana segera menyelesaikan masalah hak asasi manusia terhadap warga Korea Utara di Korsel.

Korsel juga sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan kembali akses warga terhadap media Korut Rodong Sinmun yang sempat diblokir di negara itu.

copas dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230127211224-113-905866/korsel-mau-normalisasi-dengan-korut-minta-bantuan-kelompok-sipil